Paradigma Baru KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025: Menuju Peradilan Pidana yang Berkeadilan dan Berorientasi HAM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hadir sebagai respons atas kebutuhan pembaruan sistem peradilan pidana nasional yang selama lebih dari empat dekade masih berpedoman pada KUHAP 1981. KUHAP baru ini tidak sekadar melakukan penambahan norma atau penyesuaian teknis prosedural, melainkan membawa perubahan paradigma mendasar dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Arah pembaruan tersebut secara jelas menunjukkan pergeseran dari crime control model menuju due process of law, yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia, prinsip fair trial, dan akuntabilitas aparat penegak hukum sebagai fondasi utama proses peradilan pidana.

Dalam konteks filosofis, hukum acara pidana merupakan “aturan main” bagi negara dalam menjalankan ius puniendi, yakni kewenangan untuk memproses, menuntut, mengadili, hingga melaksanakan pemidanaan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Kewenangan tersebut harus dijalankan secara hati-hati, proporsional, dan bertanggung jawab, mengingat adanya potensi pembatasan terhadap hak-hak fundamental warga negara. Oleh karena itu, KUHAP berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri, kesewenang-wenangan aparat, maupun pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, KUHAP baru menegaskan kembali keseimbangan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi, sehingga proses penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada keadilan substantif.

KUHAP baru juga harus dipahami dalam relasinya dengan konsep ius poenale, yaitu hukum pidana objektif yang memuat larangan, perintah, dan ancaman sanksi pidana. Apabila ius poenale menentukan apa yang dilarang dan diancam pidana, maka KUHAP menentukan bagaimana larangan tersebut ditegakkan secara sah dan adil. Dengan demikian, pembaruan KUHAP merupakan prasyarat mutlak bagi efektivitas penerapan KUHP Nasional yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada Januari 2026. Sinkronisasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana menjadi kunci untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang konsisten dan berorientasi pada nilai keadilan modern.

Dari sisi kelembagaan, KUHAP baru menegaskan kedudukan para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu. Polisi, jaksa, advokat (dahulu kerap disebut Penasihat Hukum), dan hakim ditempatkan sebagai subsistem yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, namun berada dalam posisi yang sederajat. Penguatan peran advokat menjadi salah satu penanda penting perubahan ini, di mana advokat tidak lagi diposisikan secara marginal, melainkan Advokat sebagai bagian integral dari mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum. Hak untuk didampingi advokat ditegaskan sejak tahap: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan, termasuk bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Aspek perlindungan hak asasi manusia menjadi salah satu ciri utama KUHAP baru. Pengaturan mengenai batasan waktu penangkapan dan penahanan diperjelas dan diperketat guna mencegah praktik penahanan yang berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Selain itu, isu pencegahan penyiksaan dan kekerasan dalam proses pemeriksaan memperoleh perhatian serius, sejalan dengan prinsip non-derogable rights yang diakui secara universal. Dengan penguatan jaminan prosedural ini, KUHAP baru berupaya memastikan bahwa pengungkapan kebenaran materiil tidak dilakukan dengan mengorbankan martabat dan hak-hak tersangka atau terdakwa.

Pembaharuan signifikan lainnya terlihat pada pengaturan upaya paksa. KUHAP baru secara eksplisit mengenal sembilan jenis upaya paksa, hal mana terdapat penambahan pada upaya paksa yaitu:

1. Penyitaan dan Izin Pengadilan: Telah ditambahkan mengenai penegasan perlunya izin ketua pengadilan dalam penyitaan.
2. Penyadapan: Ketentuan mengenai penyadapan akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri guna menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan serta untuk menjamin kepastian hukum, termasuk pengaturan mengenai pengecualian bagi lembaga tertentu seperti KPK.
3. Upaya Paksa Lainnya: KUHAP baru menambahkan jenis upaya paksa, antara lain penetapan tersangka, pencegahan terhadap pihak tertentu untuk keluar wilayah Indonesia, serta tindakan pemblokiran.

Selain itu, KUHAP baru memperkenalkan dan memperluas penerapan keadilan restoratif yang dapat dilakukan di seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan hingga tahap pasca-adjudikasi. Mekanisme ini mencerminkan pendekatan hukum pidana modern yang tidak semata-mata bersifat represif, tetapi merubah paradigme menjadi hukum pidana modern yaitu korektif, rehabilitatif dan restorative. Hal mana keadilan restorative ini dimungkinkan pada setiap tingkatan proses peradilan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan).

KUHAP baru juga mengadopsi mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain, yang memungkinkan terdakwa mengakui kesalahannya secara sukarela dengan imbalan keringanan hukuman. Mekanisme ini dilengkapi dengan peran aktif hakim untuk memastikan bahwa pengakuan diberikan secara sadar, tanpa paksaan, dan dengan pemahaman penuh atas konsekuensi hukumnya. Di samping itu, pembaruan prosedur persidangan seperti pengenalan opening statement, closing argument, pembatasan pemanggilan saksi, mekanisme sanggahan (rebuttal), serta perluasan alat bukti termasuk bukti elektronik, menunjukkan kecenderungan pergeseran ke arah sistem persidangan yang lebih adversarial namun tetap berakar pada tradisi hukum Eropa Kontinental.

Terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan pada KUHAP baru antara lain:

1. Keadilan restorative: Mekanisme keadilan restorative dapat diterapkan pada seluruh tahapan perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga tahap pasca-adjudikasi, yaitu pada saat terpidana menjalani pidana. Penerapan keadilan restorative pada tahap penyidikan dan penuntutan wajib memperoleh penetapan dari pengadilan. Penetapan pengadilan tersebut menjadi penting guna memastikan bahwa perkara yang diselesaikan secara restorative tercatat secara resmi (teregister) serta memungkinkan pengadilan melakukan pengawasan, termasuk pengecekan terhadap riwayat pengulangan tindak pidana oleh tersangka.
2. Plea bargain: Pada tahap penuntutan, KUHAP memperkenalkan mekanisme baru berupa pengakuan bersalah (plea bargain). Pengakuan bersalah merupakan mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengakui perbuatannya dengan imbalan berupa keringanan pidana. Mekanisme tersebut berada dalam kewenangan penuntut umum pada tahap penuntutan, namun pelaksanaannya mensyaratkan adanya persetujuan dari pengadilan. Dalam mekanisme pengakuan bersalah, pemeriksaan perkara dapat dialihkan dari acara pemeriksaan biasa menjadi acara pemeriksaan singkat.
3. Perluasan kewenangan praperadilan: Kewenangan ini tidak lagi terbatas pada pengujian sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, tetapi diperluas dengan mencakup sejumlah kewenangan tambahan. Kewenangan tersebut meliputi penilaian atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permohonan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan, pengujian terhadap penyitaan benda atau barang yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana, pengujian atas penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah, serta pengujian terhadap penangguhan atau pembatalan penahanan.

Secara keseluruhan, KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025 merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum acara pidana di Indonesia. Pembaruan ini tidak hanya menghadirkan norma-norma baru, tetapi lebih jauh mengubah cara pandang dan paradigma penegakan hukum pidana menuju sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Tantangan ke depan terletak pada konsistensi implementasi dan kesiapan aparat penegak hukum dalam menerjemahkan semangat pembaruan KUHAP ke dalam praktik peradilan yang berkeadilan dan bermartabat.

Author : Suwardi, S.H., M.H.