Dulu DJP Online, Kini Coretax Transformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia
Dulu DJP Online, Kini Coretax Transformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang mendominasi. Pajak digunakan untuk membangun negara yang didistribusikan melalui APBN dan Kebijakan Pajak. Dengan demikian, tingkat kepatuhan pajak berbanding lurus dengan besarnya pendapatan pajak negara. Di Indonesia, dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan, melalui Direktorat Jendral Pajak, terus […]
Pasal 252 KUHP: Ketentuan Mengenai Santet dan Pembuktiannya
Pasal 252 KUHP: Ketentuan Mengenai Santet dan Pembuktiannya Pengertian santet menurut KBBI adalah sihir. Santet juga dapat diartikan sebagai masuknya benda-benda atau sesuatu ke tubuh orang lain secara gaib dengan tujuan merusak kesejahteraan orang lain, atau untuk menyakiti. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat salah satu ketentuan yang cukup menarik, yaitu Pasal 252 yang sering […]
Pembaharuan dan Penegasan Asas dalam KUHP Nasional Indonesia
Pembaharuan dan Penegasan Asas dalam KUHP Nasional Indonesia KUHP Nasional yang mulai diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026 menandai berakhirnya pengguraan KUHP peninggalan kolonial. Pembaharuan ini tidak hanya merubah rumusan delik dan sistem pemidanaan, namun juga menghadirkan pengembangan asas-asas hukum pidana yang menjadi fondasi dalam penegakan hukum. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan batasan […]
Paradigma Baru KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025: Menuju Peradilan Pidana yang Berkeadilan dan Berorientasi HAM
Paradigma Baru KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025: Menuju Peradilan Pidana yang Berkeadilan dan Berorientasi HAM Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hadir sebagai respons atas kebutuhan pembaruan sistem peradilan pidana nasional yang selama lebih dari empat dekade masih berpedoman pada KUHAP 1981. KUHAP baru ini tidak sekadar melakukan […]
BILATERAL INVESTMENT TREATIES: PERLINDUNGAN INVESTASI TERHADAP ASING
Perkembangan zaman telah membuat batasan-batasan antar dunia semakin kabur. Kondisi ini membuat terjadinya interdependensi antar negara, salah satunya dalam aspek investasi. Di Indonesia, investasi lintas negara adalah satu program kerja yang gencar dijalankan oleh pemerintah, yaitu sebagaimana pernyataan Presiden RI dalam berbagai kesempatan seperti dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste, Presiden RI […]
Kelas PKPA Peradi Mengenai Hukum Acara Pengadilan Niaga dan Kepailitan
JAKARTA – Minggu (23/07/2023). Kelas Pendidikan Khusus Profesi Advokat atau PKPA yang diadakan oleh DPC Peradi Jakarta Barat bekerjasama dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk Angkatan ke XII memasuki materi terakhir untuk penyelenggaraan nya. Materi yang diberikan adalah mengenai Hukum Acara Pengadilan Niaga dan Kepailitan. Materi tersebut diberikan, agar para calon Advokat bisa mengerti bagaimana […]
Overview of Insider Trading Regulation In Indonesia Capital Market Law
In Indonesia Capital Market, the main problem in dealing with Insider Trading crimes lies in applying the theory used to ensnare Insider Trading actors. Based on Act No. 8 of 1995 of the Capital Market Law (“Indonesia Capital Market Law”), this regulation has implicitly acknowledged that the Fiduciary Duty Theory is part of the process […]
TALKSHOW Smart Financial “Building Good Wealth for The Lawyer & How Financial Planning Manage it”
08.00 – 17.00 Monday – Friday Call us +62-21 29022092 – 93 Facebook Twitter Youtube Linkedin free consultation Kepada Yth Bapak/ Ibu, Rekan-Rekan Advokat, Bidang Pendidikan Berkelanjutan dan Pengembangan Advokat DPC PERADI Jakarta Barat menyelenggarakan TALKSHOW Smart Financial “Building Good Wealth for The Lawyer & How Financial Planning Manage it” Hari : Jumat, 17 Maret […]
Otto Hasibuan Berikan Pembekalan bagi 730 Advokat Baru Peradi
08.00 – 17.00 Monday – Friday Call us +62-21 29022092 – 93 Facebook Twitter Youtube Linkedin free consultation Otto meminta 730 advokat Peradi yang baru diangkat untuk mengetahui tentang Peradi, mulai dari semua organnya, kewenangan, hingga aturan atau AD/ART untuk berjuang mewujudkan Peradi selaku single bar sebagaimana amanat UU Advokat. Ada delapan syarat untuk dapat […]